Sejarah Kehidupan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965

Kehidupan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin - Hingga dikala dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, kehiduan ekonomi di Indonesia masih amat kelam berakibat timbulnya pemberontakan PRRI/Permesta. Guna merencanakan suatu pembangunan di bawah kabinet karya, pada tanggal 15 Agustus 1959 disusun Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang dipimpin oleh Muh. Yamin.

Metode pemerintah membetulkan kondisi ekonomi yakni dengan mengeluarkan landasan ekonomi baru yang dimaksud Deklarasi Ekonomi (Dekon) pada tanggal 28 Maret 1963. Tujuan Dekon ialah mewujudkan ekonomi yang bersifat nasional, demokrasi, dan bebas dari sisa-sisa Imperalisme menempuh tahap ekonomi sosialis di Indonesia dengan metode terpimpin.

Seriring waktu berubahnya politik menuju dekomrasi terpimpin, ekonomi bahkan meniru ekonomi terpimpin. Karna itu ekonomi terpimpin ialah komponen dari demokrasi terpimpin. Ciri ekonomi terpimpin yaitu seluruh kegiatan ekonomi desentralisasikan di sentra pemerintahan, sementara tempat adalah kepanjangan dari sentra (pusat). Langkah yang dicapai pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi sebagai berikut.

1. Penurunan Mata Uang
Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan mata uang, seperti halnya uang pecahan kertas Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1.000 menjadi Rp 100, dan seluruh simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000 akan dibekukan.

2. Penyusunan Deklarasi Ekonomi

Penyusunan Deklarasi Ekonomi atau Dekon untuk menempuh tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan sistem terpimpin. Dalam pelaksanaanya, keadaan ini justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Malahan pada tahun 1961 hingga 1962, harga barang-barang naik mencapai 400 persen.

3. Kelanjutan Penurunan nilai Mata Uang
Devaluasi yang dilaksanakan pada 13 Desember 1965 menghasilkan uang senilai Rp 1.000 menjadi Rp 1 sehingga, uang rupiah baru mestinya dihargai 1.000 kali lipat uang rupiah lama, namun di masyarakat uang rupiah baru cuma dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Alhasil, perbuatan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malahan meningkatkan angka inflasi.

4. Metode Lisensi

Kebijakan ekonomi terpimpin berubah menjadi metode yang bernama Metode Lisensi. Dalam metode ini orang-orang yang bisa melakukan aktivitas perekonomian, khususnya barang impor, hanyalah orang-orang yang mendapatkan lisensi atau izin khusus dari pemerintah pusat.

5. Dewan Perancang Nasional

Perkembangan perekonomian di Indonesia di masa Demokrasi Terpimpin yakni pengembangan dari agenda-agenda pembangunan yang sudah dibentuk di masa Demokrasi Perlementer yang bertugas untuk meningkatkan taraf ekonomi bangsa.

Badan kali ini kemudian dinamakan dengan Dewan Perancang Nasional yang memiliki tugas untuk mempersiapkan RUUU Pembangunan Nasional di Indonesia dan mengawasi serta mengevaluasi penyelenggaraan pengerjaan pembangunan hal yang demikian.

6. Panitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK)

Sebab terjadinya krisis likuiditas di beragam unsur, bagus itu pemerintah ataupun swasta, membikin pemerintah menyusun Penitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK) yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti akibat-akibat proses kebijakan moneter. Pemerintah juga melaksanakan pengetatan kepada anggaran belanja negara serta mengawasi performa manajemen dan administrasi perusahaan swasta. ini dilaksanakan dengan tujuan supaya aliran dana kredit rupiah agar bisa mengalir secara lancar untuk membiayai usaha yang signifikan bagi kehidupan rakyat di Indonesia.

7. Bank Tunggal Milik Negara
Penetapan Presiden No. 7/1965 yang menentuka pendirian Bank Tunggal Milik Negara. Tujuan dari kebijakan ini ialah untuk menyediakan wadah bagi arus perputaran peredaran antarbank, bagus itu bank sentral ataupunbank biasa.

Nah, mungkin itulah sedikit penjelasan mengenai kehidupan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. tulisan yang bisa aku bagikan dan semoga berguna untuk anda